Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto mengadakan Workshop Kurikulum dengan tema “Reviu Kurikulum PPKn dan Analisis Mekanisme Prosedur Konversi Nilai dan SKS Mata Kuliah dalam Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)”.
Kegiatan workshop kali ini menghadirkan pakar kurikulum PPKn Prof. Dr. Sapriya, M.Ed yang saat ini menjabat sebagai sekretaris jenderal Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KNI) sekaligus guru besar dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Workshop digelar secara hybrid (daring dan luring) dan dipusatkan di Ruang Sidang Baru FKIP UMP pada hari kamis (15/7/21) yang diikuti dari berbagai kalangan mulai dari guru PPKn, Kepala Sekolah, alumni, mahasiswa, pengurus MGMP PPKn serta dosen baik dari lingkungan UMP maupun dosen dari beberapa wilayah di Indonesia.
Kesempatan pertama sambutan yang disampaikan oleh ketua panitia Efi Miftah Faridli, M.Pd yang menjelaskan bahwa kegiatan workshop kurikulum kerjasama MBKM merupakan salah satu amanah dari pemerintah. Karena prodi PPKn UMP berhasil lolos mendapatkan hibah yang diselenggarakan oleh kemendikbud. Dia menyampaikan harapan semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.
Sambutan kedua disampaikan oleh Drs. Eko Suroso, M.Pd selaku Dekan FKIP UMP sekaligus membuka acara workshop kurikulum. “Review kurikulum perlu dilakukan untuk penyesuian kurikulum MBKM, maka kami membutuhkan beberapa informasi. Oleh karena itu kami mengundang Prof. Sapriya untuk memberikan pencerahan agar kurikulum PPKn UMP dapat menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, sehingga menghasilkan lulusan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat” jelasnya.
Selanjutnya pada acara inti workshop kurikulum langsung dimoderatori oleh Dr. Elly Hasan Sadeli, M.Pd yang sekaligus Ketua Prodi PPKn UMP. Sebelum narasumber berbicara, Ia menyampaikan deskripsi kurikulum prodi PPKn UMP serta rancangan kegiatan yang dilakukan pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
“Program MBKM pada prodi PPKn UMP, pertama akan dilakukan melalui kegiatan pertukaran mahasiswa antar program studi dalam satu universitas yang sama dan dilakukan pada semester 4. Kedua, pertukaran mahasiswa dalam satu prodi beda universitas bekerjasama dengan Universitas Ahmad Dahlan yang diikuti oleh semester 5, serta ketiga proyek kemanusiaan yang berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Banyumas yang diikuti oleh mahasiswa semester 5” katanya.
Pada saat menyampaikan materi pengantar, Prof. Sapriya menjelaskan terkait masalah yang menjadi kendala dalam pengembangan kurikulum. “Masalah kurikulum itu yang utama adalah selalu ada kesenjangan antara yang dikaitkan oleh pusat dengan implementasi di lapangan. Sebenarnya kesenjangan itu dirasakan oleh semua negara. Bedanya, di negara lain tidak terlalu tinggi, karena infrastruktur pendidikan telah tersedia dengan baik dan merata. Sedangkan di negara berkembang, kesenjangan terjadi karena infrastruktur yang tersedia sangat terbatas” katanya.
Materi yang disampaikan Prof Sapriya mengenai kurikulum MBKM menyangkut 4 poin penting yaitu kurikulum MBKM, analisis mekanisme implementasi kurikulum PPKn berbasis MBKM, kerangka kurikulum PPKn berbasis MBKM, dan strategi implementasi pada prosedur konversi nilai dan SKS mata kuliah.
“Esensi kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka adalah memberikan pilihan ruang belajar yang lebih luas kepada mahasiswa agar dapat memperoleh pengalaman belajar serta dapat mengembangkan, mengasah, memperluas, dan memperdalam kompetensi di luar kampus sendiri, selain untuk penguatan kelembagaan yang lebih profesional” katanya.
Ia juga mengatakan bahwa analisis mekanisme implementasi kurikulum PPKn berbasis MBKM diawali dengan menentukan desain kurikulum MBKM yang sesuai dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran untuk kemudian dilakukan pertukaran mahasiswa, program magang, maupun kewirausahaan. Berkaitan dengan konversi nilai dan SKS mata kuliah, dilakukan dengan membuat paket kurikulum serta merumuskan bobot SKS yang dapat disetarakan.
Diakhir pemaparan materi, Prof. Sapriya sangat mengapresiasi draft kurikulum program studi PPKn UMP, namun tentu saja ada sedikit catatan penting yang perlu ditindaklanjuti. Ia menyarankan agar mata kuliah yang disediakan mendukung capaian lulusan yang telah dirancang. (EHS)
